Survei Penilaian Integritas
Pendidikan

Pendidikan Antikorupsi KPKSPI Pendidikan

Akses instansi

Masuk melalui portal resmi.

Akses Instansi Pengampu tersedia di portal resmi SPI Pendidikan. Halaman ini tidak meminta kredensial dan tidak menyediakan autentikasi lokal.

Masuk ke portal

Portal akan terbuka di tab baru.

Hasil SPI PendidikanKabupaten Bangli 2026

Jenjang pendidikan yang dihitung
SD-SMP/SederajatIndeks ini dihitung dari jenjang di atas saja. Mohon tidak membandingkannya dengan indeks lain yang dihitung dari jenjang berbeda.

Indeks total · Kabupaten Bangli 2026

77,39

Adaptif

Perkembangan integritas pendidikan melalui penerapan nilai-nilai integritas lebih stabil, kolaborasi pemangku kepentingan mulai terarah, serta adanya peningkatan tata kelola meskipun masih memerlukan penyempurnaan.

Tingkat integritas · indeks 0–100

Pilih tingkat untuk melihat definisi.

01 · Indeks

Dimensi, variabel & indikator

Semua angka di bawah adalah nilai indeks pada rentang 0–100, bukan persentase.

24 variabel · 61 indikator

Terendah di Karakter: Berani53,33

VariabelRentangNilai dimensiTerendah

Kabupaten Bangli 2026 → Karakter (75,95) →

Berani 53,33

Kekuatan mental atau moral untuk berani, tekun, dan bertahan menghadapi bahaya, ketakutan, atau kesulitan.

3 indikator · nilai indeks 0–100, bukan persentase

  1. Berani menolak orang lain yang mengajak melakukan kesalahan/pelanggaran40,79
  2. Berani melaporkan orang lain yang melanggar etika walau ada risiko dimusuhi61,78
  3. Berani menegur orang lain yang melanggar etika65,44

Nilai variabel merangkum hasil survei dari berbagai kelompok responden dan jenjang pendidikan. Hasilnya dipengaruhi oleh bobot serta data yang tersedia pada setiap tahap perhitungan sehingga hasilnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari semua nilai indikator yang ditampilkan.

02 · Temuan Kabupaten Bangli 2026

55 temuan dalam 16 kelompok temuan

Cakupan pendidikan: Dasar (SD dan SMP)

Temuan mencatat apa yang dilaporkan di lapangan, terpisah dari skor indeks di atas.

Responden adalah persentase responden yang melaporkan kejadian; satuan pendidikan adalah persentase satuan pendidikan dengan laporan atau kejadian dari responden.

Satuan ukur

Menampilkan 55 dari 55 temuan · nilai dalam % responden.

Rendah (di bawah 34%)Sedang (34–66%)Tinggi (67% ke atas)Warna hanya membantu membaca persentase, bukan kelas risiko resmi. Angka tetap jadi rujukan.

Fasilitas Pembelajaran Tidak Memadai · 2 temuan

  1. T001Fasilitas belajar kurang memadai10,37
  2. T002Jumlah tenaga pendidik belum mencukupi/memadai24,50

Gratifikasi · 5 temuan

  1. T003Kebiasaan memberikan bingkisan saat hari raya atau kenaikan kelas9,50
  2. T007Memberikan uang/bingkisan kepada asesor/pengawas1,59
  3. T009Menerima bingkisan dari peserta didik agar lebih memperhatikannya3,00
  4. T010Penerimaan peserta didik karena imbalan tertentu1,67
  5. T011Persepsi gratifikasi sesuatu yang wajar7,95

Kecurangan Akreditasi · 2 temuan

  1. T018Kecurangan dalam akreditasi11,30
  2. T019Tekanan yang mendorong penyesuaian dengan melanggar aturan0,00

Ketidakdisiplinan Peserta Didik · 3 temuan

  1. T020Melanggar aturan tata tertib71,36
  2. T021Terlambat datang31,92
  3. T022Terlambat mengumpulkan tugas64,79

Ketidakdisiplinan Tenaga Pendidik · 3 temuan

  1. T023Tenaga Pendidik meninggalkan kelas sebelum pembelajaran berakhir3,77
  2. T024Tenaga Pendidik tidak hadir mengajar8,94
  3. T025Tenaga Pendidik yang terlambat masuk kelas tanpa alasan20,97

Ketidakjujuran Akademik Peserta Didik · 3 temuan

  1. T027Melakukan kecurangan dalam ujian (menyontek)35,21
  2. T028Memilih menyontek daripada belajar20,19
  3. T031Tidak berani menolak ajakan menyontek15,96

Ketidakjujuran Sehari-hari Peserta Didik · 3 temuan

  1. T033Berbohong untuk menyembunyikan kesalahan62,44
  2. T036Tidak berani melaporkan teman yang berperilaku buruk11,74
  3. T037Tidak berani mengakui kesalahan yang dilakukan11,27

Ketidaktekunan dalam Belajar · 2 temuan

  1. T038Asyik bermain sampai lupa belajar69,95
  2. T041Tidak mengerjakan tugas yang sulit2,35

Krisis Keteladanan · 5 temuan

  1. T042Berbicara/berperilaku kasar2,09
  2. T043Mencontohkan perilaku buruk4,60
  3. T044Orang tua/wali belum menjadi teladan dalam perilaku jujur3,29
  4. T045Perilaku yang belum sesuai dengan nilai yang diajarkan47,70
  5. T046Pimpinan tidak memberikan kesempatan menyampaikan kritik dan saran23,85

Nepotisme · 4 temuan

  1. T047Mendapatkan promosi karena kedekatan dengan pimpinan2,65
  2. T048Perlakuan khusus kepada peserta didik2,32
  3. T049Perlakuan khusus pimpinan kepada tenaga pendidik tertentu3,77
  4. T050Peserta didik menerima perlakuan khusus saat penerimaan11,72

Normalisasi Pelanggaran · 6 temuan

  1. T051Kesulitan memantau perilaku anak68,94
  2. T052Memaklumi perbuatan tidak baik anak31,68
  3. T053Membiarkan peserta didik yang melanggar aturan2,93
  4. T054Rela melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah anak50,31
  5. T055Tidak adanya aturan larangan pemberian hadiah19,65
  6. T056Tidak mengingatkan anak pentingnya berperilaku baik di mana pun berada20,50

Penyalahgunaan Dana BOS · 1 temuan

  1. T058Ketidaksesuaian pemanfaatan dana BOS1,26

Penyimpangan Pengadaan Barang Jasa · 5 temuan

  1. T060Menerima komisi dari penyedia barang/jasa4,60
  2. T061Proses PBJ dilakukan secara kurang transparan3,97
  3. T062Pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan belajar dan mengajar2,51
  4. T063Penentuan penyedia PBJ berdasarkan relasi pribadi7,95
  5. T064Pengambilan keputusan terkait PBJ tidak dilakukan secara independen22,22

Penyimpangan Pengelolaan Keuangan · 4 temuan

  1. T066Kesulitan memperoleh rincian biaya kegiatan sekolah3,77
  2. T067Ketidakjelasan biaya yang harus dibayarkan orang tua/wali8,70
  3. T068Ketidakterbukaan sekolah terkait biaya, sumbangan, atau kegiatan sekolah1,67
  4. T069Komite meminta sumbangan untuk kegiatan yang belum disepakati13,04

Perilaku Koruptif · 4 temuan

  1. T071Tenaga pendidik memberikan bimbingan belajar dengan bayaran/iuran1,79
  2. T072Menggunakan fasilitas satuan pendidikan untuk kepentingan pribadi4,18
  3. T073Praktik pungutan tidak resmi dalam penerimaan peserta didik baru7,45
  4. T074Praktik pungutan tidak resmi dalam proses sertifikasi/ penyetaraan jabatan2,51

Permasalahan Inklusivitas · 3 temuan

  1. T075Membanding-bandingkan kemampuan anak38,50
  2. T076Perbedaan pendapat dengan pimpinan memengaruhi perlakuan14,64
  3. T077Tenaga pendidik lebih memperhatikan peserta didik yang pintar37,56

03 · Rekomendasi

Langkah tindak lanjut menurut dimensi

Rujukan bagi satuan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam menyusun program perbaikan integritas. Pengelompokan menurut dimensi bukan pemetaan sebab-akibat dari tiap temuan.

0 dari 3 dimensi terbuka

  1. Mendorong keberanian moral dengan membangun sistem pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh peserta didik di seluruh jenjang, disertai jaminan perlindungan bagi pelapor dari risiko dijauhi atau mendapat pembalasan dari lingkungan sebaya. Selain itu, penghargaan atas keberanian untuk bersikap benar juga perlu diberikan setara dengan penghargaan atas prestasi akademik agar keberanian moral dinormalisasi sebagai nilai yang dihargai.

  2. Penguatan pada variabel mandiri dilakukan dengan mendorong pembiasaan kemandirian melalui perencanaan dan pemantauan tugas, latihan pengambilan keputusan berbasis kasus/permasalahan integritas agar peserta didik terbiasa menyelesaikan kewajiban secara mandiri dan bertanggung jawab.

  3. Memperkuat internalisasi nilai keadilan yang sudah mulai terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten dalam Pendidikan Antikorupsi serta peningkatan kualitas keteladanan tenaga pendidik dalam pengambilan keputusan yang objektif, tidak diskriminatif, dan berlandaskan aturan serta prinsip yang berlaku.

  1. Pimpinan dan tenaga pendidik perlu menegur secara tegas warga satuan pendidikan yang melanggar tata tertib, sedangkan orang tua/wali dibiasakan untuk tidak memaklumi perilaku buruk anak.

  2. Instansi pembina/pengawas perlu menguatkan penerapan pemberian sanksi kepada satuan pendidikan yang menerima gratifikasi demi kelulusan dan melakukan manipulasi data demi akreditasi. Optimalisasi peran BK dilakukan untuk memperkuat ketahanan moral peserta didik, sementara tenaga pendidik diberi ruang refleksi menjaga pengajaran yang jujur.

  3. Pimpinan perlu memperkuat penerapan kode perilaku keteladanan terhadap kepatuhan pendidik dalam menggunakan fasilitas, serta menjaga perilaku tertib di hadapan peserta didik. Pelanggaran terhadap keteladanan perlu ditindak secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, disertai pemberian umpan balik untuk mendorong perbaikan perilaku. Selain itu, edukasi kepada orang tua/wali perlu dilakukan secara berkala dan diikuti dengan pembiasaan nilai integritas di lingkungan keluarga. Kampanye budaya integritas juga perlu dikembangkan melalui kegiatan dan media yang mendorong keteladanan sebagai praktik sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan.

  4. Terkait dengan kesulitan orang tua/wali dalam memantau perilaku anak di dunia maya, satuan pendidikan perlu menyelenggarakan program literasi digital dan parenting berbasis integritas yang membekali orang tua/wali dengan pemahaman tentang risiko digital serta cara mendampingi anak secara efektif di lingkungan daring.

  5. Satuan pendidikan perlu melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik dengan mengaitkan nilai yang diajarkan sejalan dengan praktik nyata. Pembentukan ekosistem berintegritas di lingkungan pendidikan tidak hanya mengandalkan kurikulum atau program, tetapi juga penguatan nilai-nilai oleh tenaga pendidik melalui perilaku nyata.

  6. Forum orang tua/wali perlu dimanfaatkan untuk membangun pemahaman bahwa membela anak dari konsekuensi yang adil justru melemahkan karakter tanggung jawab anak dalam jangka panjang, sementara satuan pendidikan perlu tetap konsisten menegakkan aturan.

  7. Satuan pendidikan perlu meningkatkan edukasi dan komunikasi kepada orang tua/wali melalui komite satuan pendidikan mengenai pentingnya menghargai kemampuan dan perkembangan setiap anak secara individual, serta mendorong orang tua/wali untuk memberikan dukungan berdasarkan kebutuhan dan potensi anak tanpa membandingkannya dengan anak lainnya.

  1. Sekolah perlu memperkuat independensi pengadaan barang/jasa melalui penetapan kewenangan yang jelas, pemilihan penyedia berdasarkan kriteria objektif, serta pemeriksaan dan dokumentasi setiap keputusan pengadaan untuk mencegah intervensi pihak lain. Sementara itu, instansi pengampu satuan pendidikan dapat melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan.

  2. Sekolah perlu memetakan kebutuhan tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran berdasarkan jumlah peserta didik dan kebutuhan pembelajaran, serta menyusun perencanaan dan penggunaan dana BOS sesuai kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada instansi pengampu satuan pendidikan.

  3. Sekolah perlu menyusun dan menetapkan aturan secara tertulis, termasuk larangan pemberian/penerimaan hadiah dan imbalan, disertai pencatatan setiap pelanggaran dan tindak lanjut sanksinya.

  4. Satuan pendidikan perlu menyusun aturan terkait larangan pemberian dan penerimaan hadiah, menyosialisasikannya kepada warga satuan pendidikan, menerapkan aturan tersebut, serta menyediakan mekanisme pelaporan apabila terjadi kasus pemberian dan penerimaan hadiah.

Unduh laporan

Segera hadir.

Laporan SPI Pendidikan Kabupaten Bangli 2026 belum tersedia untuk diunduh. Silakan kembali lagi nanti.